Laut China Selatan (LCS) adalah kawasan yang sangat strategis, baik untuk perdagangan internasional maupun kepentingan geopolitik. Dalam menghadapi klaim sepihak China atas sebagian besar wilayah ini, sikap Indonesia, baik di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun potensi pemerintahan Prabowo Subianto, memiliki tantangan serupa. Meskipun demikian, pendekatan kedua pemimpin tersebut berbeda, tergantung pada prioritas kebijakan luar negeri dan pertahanan masing-masing.
Kebijakan Laut China Selatan di Era Jokowi
Pendekatan Diplomatik Indonesia
Di bawah Jokowi, Indonesia memilih pendekatan diplomatik dalam menangani sengketa Laut China Selatan. Indonesia menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur dialog dan hukum internasional. Indonesia tidak terlibat langsung dalam klaim teritorial yang diajukan China, namun tetap memperjuangkan kedaulatan ZEE Indonesia di sekitar Natuna.
Pentingnya Kebebasan Navigasi
Jokowi menekankan pentingnya kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Kawasan ini adalah jalur perdagangan utama dunia. Indonesia mendukung kebebasan berlayar dan berpendapat bahwa semua negara harus mematuhi hukum internasional, terutama UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea).
Ketegasan di Natuna
Kepulauan Natuna menjadi perhatian utama dalam kebijakan Jokowi terhadap Laut China. Indonesia memperkuat kehadiran militer di sana untuk melindungi kedaulatan. Tindakan ini dilakukan setelah pelanggaran oleh kapal-kapal China di ZEE Indonesia, yang mengancam perairan Natuna.
Keterlibatan dalam ASEAN
Indonesia, sebagai anggota ASEAN, mendukung upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan dengan pendekatan damai. Jokowi mendorong penyelesaian yang berbasis hukum internasional. Indonesia juga mendukung pembicaraan Code of Conduct (COC) untuk mengurangi ketegangan antara China dan negara-negara ASEAN.
Potensi Sikap Prabowo Subianto dalam Menghadapi Laut China Selatan
Penguatan Pertahanan Laut Indonesia
Jika Prabowo Subianto menjadi presiden, penguatan sektor pertahanan Indonesia mungkin akan lebih ditekankan. Sebagai mantan jenderal, Prabowo dikenal dengan sikap yang tegas dalam masalah pertahanan dan kedaulatan negara. Penguatan militer di Natuna dan wilayah perairan sekitar Laut China bisa menjadi prioritas.
Pendekatan Nasionalis yang Tegas
Prabowo kemungkinan akan mengambil pendekatan luar negeri yang lebih nasionalis dan tegas. Ia kemungkinan besar akan memperkuat posisi Indonesia dalam melawan klaim sepihak China. Hal ini mencerminkan kebijakan luar negeri yang berfokus pada kepentingan nasional Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.
Dukungan terhadap Penyelesaian Damai
Meskipun pendekatannya lebih tegas, Prabowo akan tetap mendukung penyelesaian sengketa Laut China secara damai. Ia cenderung lebih menekankan perlunya dialog yang tegas, namun tetap mengedepankan hukum internasional. Pendekatan militer akan lebih digunakan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi.
Koalisi dengan Negara-Negara Besar
Prabowo mungkin akan memperkuat hubungan dengan negara besar seperti Amerika Serikat, India, dan Australia. Indonesia bisa meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan dengan negara-negara ini untuk menghadapi tantangan di Laut China Selatan. Hal ini bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik.
Kesamaan dan Perbedaan Pendekatan
Kesamaan Sikap
Baik Jokowi maupun Prabowo memiliki kesamaan dalam prinsip dasar, yaitu menjaga kedaulatan Indonesia. Keduanya mendukung penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Mereka juga sepakat bahwa kebebasan navigasi harus tetap dihormati di Laut China Selatan.
Perbedaan dalam Pendekatan
Perbedaan utama terletak pada pendekatan militer dan diplomatik. Jokowi lebih mengutamakan diplomasi dan multilateralisme, sementara Prabowo kemungkinan lebih fokus pada penguatan militer. Jokowi lebih berhati-hati dalam menghadapi China, sedangkan Prabowo akan lebih tegas dan nasionalis.
Kesimpulan
Sikap Indonesia terhadap Laut China Selatan di era Jokowi dan Prabowo tetap berpegang pada prinsip utama kedaulatan. Jokowi mengutamakan diplomasi, sedangkan Prabowo lebih menekankan kekuatan militer dan kebijakan luar negeri yang lebih nasionalis. Meskipun ada perbedaan pendekatan, keduanya akan menjaga stabilitas kawasan dan kepentingan nasional Indonesia.